CIANJUR – Warga Cianjur dibuat geram. Pasalnya, tak sedikit lampu penerangan jalan umum (PJU) yang kondisinya padam.
Padahal, di sisi lain masyarakat dibebankan tarif pajak penerangan jalan (PPJ) yang tiba-tiba naik tanpa adanya sosialisasi. Seperti diketahui, tarif PPJ yang semula hanya sebesar 6 persen dari setiap transaksi pembelian atau pembayaran daya listrik, sejak Februari 2024 naik menjadi 10 persen.
Pemkab Cianjur dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikkan pajak tersebut tanpa adanya sosialisasi.
Ryan Hidayat (26), warga Desa Limbangansari, menyebutkan kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat. Selain masyarakat tak mengetahui adanya kenaikan tarif PPJ, juga diperparah dengan fasilitas penerangan jalan umum yang tidak memadai.
“Sudah mah kesal pajaknya naik tanpa diberitahu dulu, sekarang kondisi di jalan masih saja gelap kalau pas malam hari. Masih banyak lampu PJU yang mati. Kalau pajaknya naik tapi lampu PJU-nya masih tetap mati, lalu duit pajaknya dipakai apa?” ujar Ryan, Senin, (14/10/2024)
Muhamad Doche Suryana (40), warga lainnya yang tinggal di Gang Kartini Kelurahan Sawahgede, menilai kekesalan masyarakat terkait kebijakan Pemkab Cianjur ini merupakan hal yang sangat wajar. Bahkan ketika masyarakat sudah menjalankan kewajiban membayar PPJ, sudah sepantasnya menagih hak mereka, salah satunya PJU.
“Katanya kan setiap bayar token listrik kita sudah otomatis bayar pajak. Lalu kenapa sudah bertahun-tahun bayar pajak tapi jalanan Cianjur masih poek (gelap, red)?. Jadi menurut saya masyarakat benar-benar dirugikan,” ungkapnya.
Doche mengaku bukan asal ngomong. Dia menyaksikan sendiri tak sedikit PJU yang padam seperti di Jalan Siliwangi, Aria Cikondang, dan ruas jalan lainnya.
“Padahal ini kawasan perkotaan. Parah ini. Masyarakat dibebankan dengan pajak naik, tapi lampu PJU tetap mati. Lalu katanya pejabatnya mah dapat upah pungut,” sambung dia.
Ketua Harian DPP LSM Prabhu Indonesia Jaya, Hendra Malik, menegaskan, hak masyarakat soal penerangan jalan umum merupakan hal yang mutlak. Bahkan bukan karena adanya kenaikan tarif PPJ saja.
“Betul bahwa tahun ini sangat parah. Tarif PPJ-nya naik tapi tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas penerangan jalan umum yang memadai. Tapi soal penerangan jalan ini, tanpa ada kenaikan tarif pajaknya pun harusnya wajib dipertanyakan. Karena bertahun-tahun kita semua selalu bayar PPJ, tapi dari dulu penerangan jalan selalu minim,” ungkapnya.
Hendra mengaku akan terus mengawasi segudang kejanggalan PPJ di Cianjur. Termasuk mengusut tuntas anggaran PPJ yang terus dipungut namun penerangan jalan di Cianjur masih minim.
“Jadi hal yang wajar ketika masyarakat kesal, geram, dan mempertanyakan semua kejanggalan terkait PPJ. Kami akan terus mengawal dan mengusut tuntas persoalan PPJ ini,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, kenaikan PPJ di Cianjur membuat geram sejumlah kalangan. Apalagi kenaikan pajak daerah tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi.
Ridwan (42), warga Sindangbarang misalnya. Dia mengaku tidak pernah tahu adanya kenaikan tarif PPJ. Menurutnya, kenaikan tarif apapun yang bebannya bakal dirasakan masyarakat seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu.
“Ya kesel karena tahu-tahu ada kabar naik. Pantesan yang biasanya beli token listrik Rp50 ribu itu cukup buat sebulan, sekarang jadi harus Rp100 ribu. Hal yang lebih heran lagi, pajaknya naik, tapi penerangan jalan di Cianjur belum ada perubahan, masih saja pada gelap,” ujarnya, Kamis, 3 September 2024. (wan)
