CIANJUR – Ketua DPD Angkatan Muda Pembangunan Indonesia (AMPI) Kabupaten Cianjur, Lukmanul Hakim, mengikuti diskusi bertema Pemuda Bicara Demokrasi : Refleksi Perjalanan Demokrasi, Telaah Kritis Terhadap UU Pemilu dan Pilkada. Anggota DPRD Fraksi Golkar Cianjur itu memiliki pandangan soal demokrasi politik bangsa yang semakin berkembang hingga kini, termasuk pada pesta Pemilihan Umum.
“Bahwa dalam dinamika perjalanan demokrasi politik bangsa, Indonesia sudah sangat berpengalaman menjalani proses pemilu. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi upaya perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu,” kata Lukmanul Hakim, Kamis, 30 Januari 2025.
Salah satu aturan soal pemilu yaitu menghapus ambang batas pencalonan yang menjadi sorotan.
“Putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi nol persen, tentunya mengharuskan adanya revisi UU Pemilu dan Pilkada. Sebab, ke depan untuk Pilkada bisa saja pencalonan Gubernur atau Bupati dan Wali Kota tidak memakai aturan ambang batas pencalonan,” ujarnya.
Terkait wacanq pencalonan kepala daerah yaitu Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota dipilih DPRD, menurut dia, diperlukqn kajian komprehensif. DPD AMPI Cianjur pun berharap Pemilu semakin berkualitas.
“Kami berpandangan pemilu harus efisien, pemilu harus semakin berkualitas, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya. (bay)
