CIANJUR – Pemkab Cianjur masih menunggu kepastian dilanjutkannya kembali atau malah dihapuskan sistem zonasi, Kurikulum Merdeka, maupun ujian nasional (UN). Pasalnya, saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan segera menentukannya.
Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur Ruhli Solehudin mengatakan, perubahan sistem pendidikan merupakan hal wajar saat ada pergantian pimpinan. Termasuk di tingkat kementerian yang secara teknis mengatur berbagai kebijakan
“Kalau dari kementerian biasanya ada perubahan kebijakan ketika ada pergantian kepimpinan. Tetapi sampai saat ini kami masih menggunakan Kurikulum Merdeka, sistem zonasi, dan UN yang sebelumnya,” kata Ruhli, Senin, 18 November 2024.
Namun Ruhli menyebutkan, kemungkinan sistem zonasi bakal dihilangkan. Kemungkinan ini karena sebagaimana penilaian dari pemerintah pusat yang menyebut perlu ada pengkajian ulang.
“Kami mendapatkan bocoran soal zonasi. Bagaimana pun, katanya sistem tersebut menghilangkan kualitas sekolah di daerah masing-masing,” ujarnya.
Menurut dia, sistem pendidikan lainnya yang juga disoroti pemerintah pusat berkaitan pelaksanaan UN. Selama ini pelaksanaannya tidak diatur masing-masing sekolah.
“Kami sedang menunggu surat edaran atau regulasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (bay)
